HALSEL, Timur Aktual. Com – Walaupun berbagai permasalahan terjadi di dinas kesehatan Halsel, namun posisi kadis kesehatan Halmahera Selatan Aisya Hasjim masih aman.
Pasalnya, Kadis tersebut diduga masuk dalam salah satu kadis kepercayaan bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, sehingga problem pekerjaan yang di ploting melalui dinas tersebut terbengkalai namun kadis masih tetap berada di zona aman.
Halinipun mendapat tanggapan dari, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan (Halsel), dimana GPM, mendesak Bupati Halsel, Bassam Kasuba, untuk segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Halmahera Selatan.
Desakan ini muncul karena Kadinkes Halsel dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kritik tajam tersebut disampaikan mengingat kinerja Kadinkes yang dinilai tidak mampu membuktikan profesionalisme sebagai pejabat eselon II, terutama dalam mengelola sejumlah proyek strategis yang terbengkalai.
Salah satu sorotan utama yang dilontarkan oleh DPC GPM adalah mengenai mega proyek RSUD Pratama Makian, yang hingga kini belum selesai dan masih menyisakan sejumlah masalah, termasuk temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proyek yang diharapkan dapat menjadi kebanggaan Kabupaten Halsel ini justru menimbulkan persoalan serius, yang tidak hanya merugikan anggaran negara tetapi juga memperburuk citra pemerintah daerah.
Tak hanya itu, proyek tambahan pembangunan BAK (Badan Air Keruh) Penampung Air Bersih RSUD, yang bernilai Rp 1,1 miliar dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, juga menjadi sorotan. Pekerjaan yang diharapkan dapat selesai dalam waktu singkat kini sudah berjalan dua tahun, namun hanya terlihat tiang penyangga tanpa adanya progres yang berarti. Hal ini menggambarkan adanya ketidakmampuan dalam pengelolaan anggaran dan kelalaian dalam menangani proyek strategis yang sangat penting untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
“Ini adalah bukti nyata bahwa Kadinkes Halsel tidak mampu memimpin dengan baik dan tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat. Bupati Bassam Kasuba seharusnya segera mengambil langkah tegas untuk mencopot Kadinkes yang gagal menjalankan amanah rakyat ini,” tegas Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli.
DPC GPM juga mengimbau agar proses evaluasi kinerja pejabat eselon II di Halmahera Selatan dilakukan secara transparan dan berkelanjutan. Dengan begitu, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami berharap pemerintahan Bassam-Helmi dapat membawa senyum bagi masyarakat Halmahera Selatan, dan memastikan akuntabilitas dalam roda pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ini adalah langkah nyata dalam mengembalikan senyum warga Halmahera Selatan,” tambah Harmain.(Red)
