TERNATE, TA– Lemahnya sejumlah dinas dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat anggota DPRD Kota Ternate angkat bicara.
Hal ini disampaikan, Anggota DPRD Komisi I Kota Ternate, M. Ghifari Bopeng, ST. MM, saat menjadi narasumber dalam dialog Hari Pancasila yang diperingati Oleh DPD II KNPI Kota Ternate, Di Caffe Jarod, Rabu,(04/06/25).
Dalam kesempatan tersebut, Ghifari menjelaskan. Kemandirian fiskal adalah kemampuan suatu pemerintah daerah (Pemda/Pemkot) untuk membiayai kegiatannya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Namun yang terjadi di kota Ternate hal tersebut belum maksimal dan sangat kecil presentasenya.
“Di kota Ternate kita belum capai itu karena indikator utama kemandirian fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja daerah dimana semakin tinggi ini, semakin mandiri fiskal suatu daerah,”Sebutnya.
Olehnya itu, Kata Anggota DPRD Fraksi NasDem ini, Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot, mengoptimalkan terus, pentingnya kemandirian Fiskal itu sendiri, Dimana dari kemandirian fiskal ini bisa Meningkatkan otonomi daerah. Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.
“Nanti kita sama-sama duduk dan mencari solusinya, Diaman penguatan sumber pendanaan itu sendiri, seperti Peningkatan PAD (pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset, dll.),”sebutnya.
Kata dia, DPRD Kota Ternate juga saat ini, telah berupaya mencari solusi untuk memaksimalkan PAD itu sendiri, Dimana sejumlah dinas yang dinilai tidak mengelola PAD akan diberikan kewenangan untuk menunjang PAD itu sendiri.
“Jadi contoh seperti BP2RD yang mengelola pajak reklame serta lainnya, semisal Rp. 10 Miliar namun lemahnya kontrol hanya bisa mencapai Rp. 2 miliar dari Rp. 10 miliar, Nah disini peran Dinas Satpol PP untuk mendapatkan PAD itu sendiri, dari Rp. 8 miliar yang tersisa,” ujarnya.
Upaya ini, dilakukan kata Gifar, agar pemerintah kota Ternate tidak lagi mengalami kendala, semisalnya membayar gaji honorer guru, petugas kebersihan, serta petugas kesehatan itu sendiri.
“Kalau tidak diupayakan, sudah pasti kita kewalahan dan akan menunggak pembayaran honor dan lain-lain dari petugas kita itu sendiri, ini kita bicara soal kesejahteraan sesuai tema “Keadilan Sosial”,Tutupnya.(R3/Red)
